Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal (PG) Otonomi Daerah & Jawaban

Soal Pilgan Otonomi Daerah


1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang merupakan isi dari.... UUD 1945
A. Pasal 12 ayat (2)
B. Pasal 14 ayat (1)
C. Pasal 12 ayat (2)
D. Pasal 18 ayat (1)
E. Pasal 20 ayat (2)

Jawaban:  
D. Pasal 18 ayat (1)


2. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui
A. instruksi presiden
B. pemilu
C. pemilihan oleh DPRD
D. pemilihan oleh parpol
E. organisasi masyarakat setempat

Jawaban:  
B. pemilu


3. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal
A. pertahanan, keamanan, ideologi, politik LN, wawasan nusantara, dan agama
B. pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, pendidikan, dan agama
C. pertahanan, keamanan, moneter, politik bebas-aktif, pendidikan, dan agama
D. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN dan pendidikan agama
E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama

Jawaban:  
E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama


4. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali
A. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik
B. keadilan nasional
C. pemerataan wilayah daerah
D. mendorong pemberdayaan masyarakat
E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan

Jawaban:  
E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan


5. Prinsip otonomi ..... adalah prinsip dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah
A. nyata
B. administratif
C. konkuren
D. bertanggung jawab
E. seluas - luasnya

Jawaban:  
A. nyata


6. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu merupakan pengertian dari
A. desentralisasi politik
B. desentralisasi khusus
C. desentralisasi terpadu
D. desentralisasi fungsional
E. desentralisasi kebudayaan

Jawaban:  
D. desentralisasi fungsional


7. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu fungsi
A. pengayaan
B. pengaturan
C. layanan
D. sosial
E. pemberdayaan

Jawaban:  
E. pemberdayaan


8. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada penjabatnya di dearah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali
A. pembantuan
B. perencanaan
C. pelaksanaan
D. pembiayaan
E. perangkat pelaksanaan

Jawaban:  
A. pembantuan


9. Konsep demokrasi politik yang mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungs-fungsi oleh pemerintahan pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintahan di luar kontrol wewenang pusat merupakan pengertian dari
A. demokrasi
B. desentralisasi
C. dekonsentrasi
D. devolusi
E. delegasi

Jawaban:  
D. devolusi


10. Perhatikan contoh berikut!
1) pemilihan kepala daerah melalui Pilkada
2) penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi
3) pembuatan kebijakan oleh DPRD
4) pelaksanaan pemilihan umum
5) pelatihan kerja bagi calon TKI oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Dearah
Contoh dari pelaksanaan asas dekonsentrasi ditunjukkan oleh nomor
A. 1 & 2
B. 2 & 5
C. 3 & 4
D. 1 & 4
E. 2 & 4

Jawaban:  
B. 2 & 5


11. Penyerahan urusan atau tugas kewenangan dari pusat kepada kepala daerah yang didasarkan pada faktor nyata daerah tersebut, kebutuhan dan kemampuan dari daerah atau pemerintah pusat, serta pertumbugan masyarakat yang terjadi di daerah merupakan bentuk sistem
A. otonomi formal
B. otonomi riil
C. otonomi material
D. desentralisasi formal
E. desentralisasi riil

Jawaban:  
B. otonomi riil


12. Pandangan yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah
A. paradigma pembangunan nasional
B. garis-garis besar haluan negara
C. ketahanan nasional
D. wawasan nusantara
E. geopolitik

Jawaban:  
D. wawasan nusantara