Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 Soal Bab Hukum Acara Perdata & Jawaban

Soal (Uraian) Hukum Acara Perdata

1. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan revisi dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Tata cara pengajuan permohonan revisi dalam Hukum Acara Perdata meliputi penyerahan permohonan revisi secara tertulis ke Mahkamah Agung yang memutus perkara pertama kali.


2. Apa yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan permohonan kasasi dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Dasar hukum untuk mengajukan permohonan kasasi dalam Hukum Acara Perdata adalah Pasal 392 RBg.


3. Bagaimana proses penyelenggaraan mediasi dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Proses penyelenggaraan mediasi dalam Hukum Acara Perdata meliputi pemilihan mediator, penyampaian pernyataan klaim dan pembelaan oleh para pihak, serta upaya mencapai kesepakatan damai.


4. Apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam persidangan perdata menurut RBg?

Jawaban: 
Pembuktian dalam persidangan perdata menurut RBg mengikuti aturan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti, tata cara mengajukan bukti, dan pembagian beban pembuktian.


5. Bagaimana proses pembacaan putusan dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Proses pembacaan putusan dalam Hukum Acara Perdata meliputi pembacaan putusan oleh hakim yang memutus perkara, penjelasan terhadap isi putusan, dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak.


6. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum derden verzet dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Upaya hukum derden verzet dalam Hukum Acara Perdata adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan permohonan verzet ke pengadilan yang memutus perkara.


7. Bagaimana proses penyampaian keterangan saksi dalam persidangan perdata?

Jawaban: 
Proses penyampaian keterangan saksi dalam persidangan perdata meliputi pemeriksaan langsung oleh hakim, pemeriksaan oleh pengacara, dan pemeriksaan silang oleh pihak lawan.


8. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Upaya hukum rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dijadikan tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap pihak penggugat.


9. Bagaimana tata cara pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pembongkaran bangunan?

Jawaban: 
Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pembongkaran bangunan meliputi penetapan waktu dan prosedur pembongkaran yang harus dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan.


10. Apa yang dimaksud dengan gugatan perdata sebagai perpanjangan tangan dari gugatan pidana?

Jawaban: 
Gugatan perdata sebagai perpanjangan tangan dari gugatan pidana adalah gugatan yang diajukan oleh korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat.


11. Bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pembayaran uang kompensasi?

Jawaban: 
Proses pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pembayaran uang kompensasi meliputi pembayaran uang kompensasi oleh pihak yang kalah gugatan kepada pihak yang menang gugatan.


12. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum verzet dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Upaya hukum verzet dalam Hukum Acara Perdata adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan permohonan verzet ke pengadilan yang memutus perkara.


13. Bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pengosongan tanah?

Jawaban: 
Proses pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang memerintahkan pengosongan tanah meliputi pemberian pemberitahuan kepada pihak yang diwajibkan mengosongkan tanah, penetapan waktu pengosongan, dan tindakan eksekusi jika pihak tersebut tidak mematuhi putusan.


14. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum pengembalian kekuasaan dalam Hukum Acara Perdata?

Jawaban: 
Upaya hukum pengembalian kekuasaan dalam Hukum Acara Perdata adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diberikan kembali kekuasaan atau hak yang telah dikuasai oleh pihak lain.